dataaceh.com, Aceh Tenggara - Plut Aceh bersama dengan BDS-P Data Aceh, didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh tenggara(22/5/15) melakukan kunjungan ke sentra Perajin dan aneka produksi dari Bahan baku pandan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan assesment terhadap Komoditi dan sentra produksi, dalam upaya untuk mengidentifikasi KUMKM yang layak untuk didampingi untuk peningkatan kapasitas baik dari segi manajemen dan pemasaran sehingga produk lokal akan siap menghadapi MEA kedepan unkap Kepala Promosi dan Pemasaran Bilal Rekhfa Pahlevi.

Selain melakukan assesment team dari PLUT Aceh, BDS-P Data Aceh, Asosiasi KKMB Aceh yang tergabung Dalam Forum KUMKM juga melakukan Survey Profil KUMKM yang feseable tetapi belum bankable program dari Bank Indonesia Lhokseumawe, untuk mendata KUMK yang belum mendapat Akses Dari Bank serta berniat melakukan Pinjaman dari Bank, sehingga diharapkan kedepan KUMKM tersebut dapat dimasukkan kedalam data base Bank Indonesia sehingga bila layak dapat difasilitasi untuk akses pembiayaan dari Bank. (SA)


dataaceh.com. Kegiatan ini merupakan sebuah posisi strategis yang akan mendatangkan berbagai pengguna IT se-Aceh

Dalam perkembangan global saat ini, di Indonesia khususnya Aceh, yang dimana semua permasalahan makin kompleks. Terutama dalam hal sains dan teknologi, setiap orang dituntut untuk memperkuat diri dalam hal penguasaan bidang sains dan teknologi.

Era pasar bebas yang cenderung menciptakan kompetisi yang ketat mendorong untuk setiap orang untuk memiliki skill yang menunjang dalam penciptaan lapangan pekerjaan, dibutuhkan kemampuan untuk bisa menguasai teknologi yang semakin hari semakin berkembang dan semakin canggih.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal adalah dengan diselenggarakannya seminar Aceh Smart City “Seminar Informasi dan Teknologi” yang tentunya sangat dibutuhkan.

Aceh Smart City merupakan kegiatan seminar Teknologi Informasi sekala nasional yang akan digelar di Kampus Politeknik Aceh, yang menghadirkan Pakar Telematika Asia Tenggara Onno W. Pubo sebagai Pemateri utama kegiatan ini dilakukan oleh lintas Komunitas IT se-Aceh yang memfokuskan kepada layanan terpadu murah dan tetap guna.

Pembahasan Seminar Aceh Smart City:

    Hacking Open BTS : Komunikasi Tanpa Batas
    Web Security : Learn and Protect Your System More


Kegiatan seminar ini akan dilaksanakan pada:

    Hari / Tgl  : Minggu, 25 Januari 2015
    Waktu  : 08.00 – 17.10
    Tempat : Gedung Aula Politeknik Negeri Banda Aceh


sumber: http://www.atjehcyber.net/2015/01/aceh-smart-city.html

DaTaaceh.com Para Pelaku KUMKM Aceh tidak akan merasa risih dan terkejut bila dalam sebuah agenda kerjasama dan silaturahmi melakukan acara "minum Kopi" bareng termasuk dalam sebuah agenda bisnis.

Dalam Upaya melakukan keakraban dan silaturahmi antar KUMKM seringkali pelaku KUMKM membuat agenda bersama di Warung Kopi (kebiasaan di Aceh) Warung Kopi sebagai tempat yang dijadikan lokasi negosiasi dan goal bisnis, melalui culture yang telah menjadi rutinitas tersebut BDS-P Data Aceh bersama PT.Dunia barusa yang juga didukung oleh Saree Community, Atjehcyber, Khatulistiwa, Acehdev, Indonesian Bactrack, serta AfidZone melakukan klaborasi bersama dalam membuat sebuah Event Kontes Foto yang diberi judul "Coffee Culture".

Dalam Kontes tersebut diharapkan dalam mengabadikan sebuah momen-momen penting baik pelaku (UMKM/Warung Kopi), Penggiat KUMK dalam melakukan "Deal Bisnis" atau sekedar silaturahmi menjalin keakraban, serta ikut mempromosikan usaha Warung Kopi UKM, Kontes Foto tersebut juga diharapkan dapat mengabadikan sebuah Aktifitas Positif yang juga dapat mempromosikan wisata kuliner serta budaya kekhasan Aceh dalam upaya peningkatan UMKM. dalam upaya menyambut Pasar Bebas.

mau ikut baca aja di web www.toyotaaceh.com dan daftar serta ekspresikan foto kamu dan bawa pulang hadiahnya :).

BANDA ACEH - Para pendamping koperasi usaha menengah kecil mikro (KUKM) Aceh membentuk forum. Forum yang didirikan dan menempatik kantor di Jalan Sukarno Hatta ini, terdiri dari para praktisi, pendamping, perbankan, pengurus koperasi.

Ketua umum presidium KUMKM Aceh, Murni Mard kepada Bisnis Aceh menerangkan, tujuan pembentukan forum ini adalah untuk memperkuat peranan pendamping dalam memajukan usaha kecil menengah dan mikro di Aceh.

"Jumlah pendamping KUMKM di Aceh itu sangat banyak, dan potensinya belum dimanfaatkan dengan baik," katanya.

Ia menjelaskan, para pendamping KUMKM Aceh yang membentuk bisnis development service (BDS) memiliki resource atau sumber daya yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam menggerakan sektor ekonomi koperasi dan UKM.

"Jumlah UKM dan koperasi di Aceh itu sangat banyak, dan peran pendamping dibutuhkan agar pengembagan sektor ini dapat dilebih didayagunakan," ujarnya.

Ia melanjutkan, dengan adanya forum KUMKM Aceh ini, nantinya lembaga-lembaga yang selama ini concern atau fokus dalam pendampingan koperasi dan UKM, dapat memiliki wadah untuk saling berbagi pengalaman tentang keberhasilan-keberhasilan pendampingan yang dapat direplikasikan.

"Potensi pemanfaatan sumber dana untuk koperasi dan UKM sangat melimpah, namun hanya belum fokus saja," tukasnya.

Ia mencontohkan masalah pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) yang selama ini masih di kelola oleh perusahaan. Seharusnya dana tersebut saat di berikan kepada masyarakat harus turut serta diberikan pendampingan, agar pemanfaatannya jelas, dan lebih berkembang.

"Selama ini kan pengelolaan dana CSR, atau dana-dana lainnya untuk koperasi dan UKM sangat jarang diberikan pendamping," sebutnya.

Akibat ketiadaan pendamping, ungkap Murni, banyak koperasi dan UKM yang jalan ditempat, dan bahkan dana habis justru program tidak jalan. "Karenanya peran pendamping harus kita kedepankan agar pembangunan sektor UKM dan koperasi dapat maju," tandasnya.



sumber: bisnisaceh.com

Konsultan, ketika kita mengenal kata ini maka akan banyak sekali hal yang berkaitan dengan kata tersebut, seperti konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi dalam artikel ini kita akan membahas tentang Pentingnya Konsultan Bisnis Pribadi.

Konsultan Bisnis bisa juga di artikan sebagai penasehat bisnis. Terkadang kita tidak memiliki kemampuan dalam suatu bidang bisnis dan menganalisanya, dan di sinilah peran penting dari Konsultan bisnis. Konsultan Bisnis pada umumnya adalah mereka yang berpendidikan manajemen bisnis dan memiliki kemampuan kompetensi analisa bisnis.

Mengapa Konsultan Bisnis Pribadi itu penting ?

Alasan utama dari pertanyaan di atas adalah bahwa anda sebagai pemilik bisnis harus mampu menganalisa kemampuan bisnis anda dengan baik, tetapi anda tidak akan mungkin bisa fokus pada hal tesebut di karenakan dalam usaha itu, problem selalu muncul tiap saat dan harus anda pecahkan bersama team kerja anda.

Ketika anda dan tam kerja anda tidak mampu mengatasi maka kemana anda akan mencari solusinya, yah tentunya hanya pada konsultan bisnis.

Dengan adanya konsultan bisnis maka akan anda peroleh beberapa point penting sebagai berikut :

1. Mengetahui Perkembangan usaha anda lebih cepat dan pengembangan usaha kedepannyaBiasanya, seorang konsultan bisnis telah mampu memprediksi usaha anda nanti arahnya akan kemana. Memberikan sebuah laporan tentang apa yang bisa anda lakukan selanjutnya dalam mengembangkan sayap perusahaan anda untuk mendapatkan profit yang lebih besar

2. Informasi yang anda dapatkan adalah dari orang yang benar-benar mengerti seluk beluk dunia bisnis
Karena orang yang menjadi konsultan bisnis adalah orang orang yang memiliki kompetensi di bidang bisnis sehingga informasi tentang usaha anda menjadi sangat cermat dan mampu di percaya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya kata gagal, tetapi perbandinganya adalah sangat kecil.

3. Cepat mengetahui kemungkinan-kemungkinan besar yang buruk akan menimpa usaha anda
Berbeda dengan kita, yang mengetahui seluk beluk hanya seputar bisnis kita sendiri, tetapi seorang konsultan bisnis memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang berbagai dunia bisnis. Sehingga kemampuan mereka dalam memprediksi dan menganalisa serta saran masukan yang di berikan akan mampu membuat usaha anda benar-benar memperoleh informasi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul. Hal itu membuat keuntungan bagi usaha anda yang mampu dengan cepat untuk mengatasi masalah lebih awal dan menutup kemungkinan buruk yang akan timbul.

4. Mampu memberikan solusi tercepat
Seorang konsultan bisnis bisa memberikan saran dan masukan yang cepat dengan pengetahuan mereka dan wawasan yang mereka miliki. Sebagai pertimbangan, informasi tersebut dapat di jadikan sebagai dasar bagi anda dalam membuat perencanaan pengembangan dan atau mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan menimpa usaha anda.

5. Laporan-laporan lebih akurat dan menutupi kebocoran

Setiap konsultan bisnis juga di lengkap[i kemampuan selain menganalisa juga membaca laporan keuangan. Ketika mereka di berikan kepercayaan untuk memeriksa laporan keuangan usaha anda maka mereka akan memberikan laporan lengkap tentang berbagai hal informasi seputar keuangan usaha anda termasuk kebocoran dalam usaha anda.

Kelima point tersebut adalah sebagian kecil keuntungan bagi anda da perusahaan anda jika memiliki seorang konsultan bisnis. Sehingga kekuatiran anda akan usaha anda sedikit banyak akan berkurang dengan adanya seorang konsultan bisnis dalam usaha anda.
Banda Aceh, 10 Nopember 2013 merupakan sebuah momen tonggak yang diciptakan dalam upaya pemberdayaan Kelompok Nelayan dan Kepala Dinas dalam upaya membentuk dan menjalin kerjasama dalam upaya menciptakan sinergisitas bersama.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan temu ramah antara Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian kota Banda Aceh Bachtiar,S.Sos dengan Kelompok Nelayan Dolphin UleeLheu yang diketuai oleh Afwan Abdullah, juga dihadiri oleh Jamsostek sebagai salah satu mitra dalam upaya menjalin kerjasama untuk memnciptakan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kecelakaan Bagi Kelompok Dolphin yang difasilitasi oleh Lembaga pendamping KUMKM BDS-P Data Aceh yang dihadiri Oleh Samsul Aqmari dan Amri bin Abdullah.

Dalam Kesempatan itu digelar sebuah acara yang dibalut dengan kesederhanaan serta khidmat dengan juga dilakukan Ikrar bersama Kelompok Nelayan dan Pendamping yang berbunyi:


Kepala Dinas Juga Mengungkapkan "Saya sangat terharu akan Ikrar yang diucapkan semoga apa yang telah diucapkan tersebut menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaganya, dimana bukan hanya sebuah ungkapan yang hanya diucapkan tapi harus dimaknai dalam hati, dalam melakukan pemberdayaan kita sangat memerlukan sinergisitas dan bersama dalam membangun kelompok ini menjadi lebih maju dan bermanfaat bersama, kelompok yang telah terbentuk ini bukan hanya menjadi tanggungjawab kelompok saja menjaganyanya tetapi menjadi tanggungjawab kita semua, baik pendamping dinas maupun masyarakat sekitar" dengan adanya kerjasama dengan Pihak Jamsostek kita juga berharap stigma yang timbul dimasyarakat akan ketiadaan jaminan hidup untuk menjadi Nelayan akan terbantahkan sehingga kedepannya akan terus berkembang nelayan dan terjadi regenerasi para nelayan yang akan lebih profesional kedepannya.

Dalam kesempatan tersebut Pihak Jamsostek juga sangat berharap sebuah ide cemerlang ini juga dapat diimplementasikan kepada kelompok-kelompok lainnya yang ada di Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian kota Banda Aceh dan Juga Aceh Secara Umum.



DaTa. Bimbingan Teknik yang dilaksanakan di Grand Aceh Pada tanggal 22 s/d 23 Oktober 2013 merupakan sebuah rapat Koordinasi yang juga dihadiri oleh Perwakilan Dinas koperasi dan UKM se Aceh yang dihadiri oleh perwakilan 23 Dinas Kab/Kota, 15 orang pendamping KUMKM dan Koperasi binaan. Dalam kesempatan tersebut Acara yang dibuka langsung oleh Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM Bapak Braman Setyo,M.Si, Muhammad Dahlan Kabid Pembiayaan dan UKM Aceh.

Dalam pertemuan tersebut Pak Deputi sangat menekan kan tentang :

Kualitas Pelayanan Kepada Anggota dan Masyarakat
  • Koperasi dituntut mampu bersaing intitusi bisnis lain (BUMN/BUMD-Sawasta).
  • Prinsip tata kelola yang baik harus memperhatikan (Good Coorporate Governance).
  • Memperbaiki koperasi secara menyeluruh (pengembangan koperasi secara baik)  :

a. Bagaimana cara menjalankan koperasi secara profesional,
     efektif dan efisien;
b. Koperasi identik dengan media pendidikan.


Manajemen Koperasi 
(Planning, Organizing, Actuating dan Controlling)
Bagaimana seni memimpin, mengusahakan, mengelola koperasi untuk mencapai tujuan
  • Implementasi
  • Fungsi Manajemen Koperasi
  • Rapat Anggota (forum tertinggi) yang diamanatkan UU Koperasi;
  • Pengurus (memimpin organisasi) membina dan membimbing anggota
  • Pengawas (secara kolektif mengawasi jalannya organisasi koperasi

Kata kuncinya "Harus Akur"

Dalam kesempatan tersebut juga Pak Deputi mengamanahkan :
Kementerian dan Lembaga Harus Sinergi
Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat

Pesan Bapak Menteri “kalau kita ingin besarkalau kita ingin maju dan kalau kita ingin kuatkita harus sinergi”.
Sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan suatu program. Sinergi lintas instansi dapat diwujudkan terutama melalui dukungan program/kegiatan sesuai dengan masterplan.
Inilah kata kunci yang harus dilakukan khusus Jajaran Deputi Bidang Produksi dalam memberdayakan masyarakat khususnya lembaga Koperasi dan UKM di Indonesia

Pembukaan Acara Bimtek tersebut juga dibuka dengan penyematan Badge dan pemberian
Sertifikat Pendamping KUMKM Dasar dan tingkat lanjut yang dilaksanakan kementrerian
Koperasi dan UKM. yang di wakili oleh Amri Abdullah dan Nurul Fatmawati.



Dalam Kesempatan tersebut Kabid Pembiayaan dan UKM Provinsi Aceh Muhammad Dahlan
menyatakan Banyak koperasi yang sudah dibentuk dari total 7441 koperasi, hanya 3791
koperasi yang aktif dan diharapkan dengan adanya pendamping persentase ini akan terus
meningkat sehingga performa dan image yang dikembangkan koperasi kedepan semakin
baik dan dapat tercapai visi dan Misi yang ingin dicapai bersama dalam upaya peningkatan


kapasitas Koperasi serta Kualitas SDM Pengurus Koperasi. 

Pada sesi akhir juga diisi Asisten deputi pemasaran terkait KEBIJAKAN BIDANG PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA
(PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI KOPERASI)

(sA)


DaTa. Pada tanggal 7 Oktober 2013 Pemerintah Aceh melalui Biro Ekonomi bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Aceh serta dihadiri oleh Staff Kementrian Koperasi dan UKM melakukan Workshop Teknis Pendampingan bagi pendamping Koperasi dan UKM Se-Aceh, yang dilaksanakan di Hotel Oasis Banda Aceh.

Workshop tersebut dihadiri oleh 22 Pendamping Koperasi dan UKM, dari perwakilan BDS-BDS yang ada di Aceh, KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), Perwakilan Perbankan, dekopin serta Dinas Koperasi Kabupaten Kota Se-Aceh. 

Dalam Sesi Pembukaan Gubernur yang diwakili oleh Biro Ekonomi memberikan Apresiasi dan dukungannya terhadap Pendampingan Bagi Koperasi dan UKM di Aceh.

Dalam Kesempatan tersebut perwakilan dari Kementrian Koperasi dan UKM  Wahyudi,S.Sos (Kepala Bidang Pengembangan Bisnis , Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan LPB, Kementrian Koperasi dan UKM memaparkan tentang Program Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis/Business Development Services (LPB/BDS) dimana beliau memaparkan bahwa:

Populasi KUMKM berdasarkan data BPS 2011 sebesar 55,2 juta unit yang tersebar sampai pelosok Indonesia, memiliki potensi strategis dalam kerangka peyediaan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pengalaman bahwa KUMKM menghadapi kendala: penataan kelembagaan, kualitas SDM rendah, manajemen usaha, akses  sumber inovasi/teknologi, pendanaan, dan jaringan pemasaran. 

Salah satu solusi mengatasi kendala adalah menyediakan tenaga Konsultan Pendamping KUMKM LPB/BDS-P yang memiliki kompetensi  yang memadai dalam memberikan layanan pendampingan kepada KUMKM.

Apabila dihitung rasio kebutuhan KUMKM terhadap Konsultan Pendamping cukup besar, hal ini akan menjadi potensi penyediaan tenaga kerja terdidik.

Disisi lain yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN tahun 2015, dimana tidak tertutup kemungkinan pendamping KUMKM berasal dari Luar,  

Peningkatan Kompetensi Konsultan Pendamping KUMKM (Lembaga Pengembangan Bisnis/Business Development Services Provider - LPB/BDS-P) menjadi hal yang pelu mendapatkan perhatian

RASIO: KEBUTUHAN PENDAMPING KUMKM LPB/BDS-P
Jumlah KUMKM 55,2 Juta, dengan perincian:


Total Usaha Kecil dan Mikro: 55,161 juta unit.
Asumsi Pendampingan difokuskan pada Usaha Kecil dan mikro : 
Rasio pendampingan yang ideal = 24 UMK : 1 pendamping   (Pendampingan = 1 bulan : 2 KUMKM, jadi 1 tahun = 24 UMK).

Kebutuhan Konsultan Pendamping KUMKM: 
55.161.000 unit : 24 unit = 2,298 juta Konsultan Pendamping.

Hingga saat ini Provinsi Aceh telah memiliki 30 Pendamping yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi dasar maupun tingkat lanjut dari Kementrian Koperasi dan UKM Aceh, yang hingga saat ini telah tersebar di 20 Kab/Kota Di Aceh.

Besar harapan akan terberdayakannya Pendamping yang telah dilatih kementrian Koperasi dan UKM tersebut serta terjalin sinergisitas dengan Pemerintah Daerah maupun Dinas Terkait dalam upaya menyukseskan Program dari kementrian tersebut.

Pada sesi Akhir acara Forum Pendamping KUMKM yang tergabung dalam Working Group Aceh juga menetapkan Koordinator Pendamping di Kab/Kota Aceh, dibawah Koordinasi Provinsi dimana Koordinator Denny Saputra, Wakil Koordinator 1 Amri bin Abdullah, Wakil Koordinator 2 Nurul Fatmawaty.

semoga dengan terbentuknya Koordinator Kab/Kota tersebut diharapkan menjadi terjalin Komunikasi yang intern antar semua Kab/Kota Se-Aceh dalam upaya percepatan Pengembangan KUMKM Aceh serta terjalin sinergisitas dengan Pemerintah Daerah maupun organisasi lainnya di Aceh. (Sa)






UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
BEBERAPA HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Babak baru Koperasi dimulai lewat disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992. Penggantian UU Lama didasarkan satu pertimbangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan.
Mencermati UU yang baru, ada beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus segenap penggiat/pelaku Koperasi.

Peraturan Pemerintah yaitu :
Ø    PP Mengenai Tata Cara Pemakaian Nama Kop. (Pasal 17 ayat 4)
Ø    PP Mengenai Modal Koperasi. (Pasal 77)
Ø    PP Mengenai Tata Cara pengembangan jenis Kop. (Pasal 85).
Ø    PP Mengenai Prinsip Ekonomi Syariah. (Pasal 87 ayat 4).
Ø    PP Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan KSP. (Pasal 94 ayat 5)
Ø    PP Mengenai Koperasi Simpan Pinjam. (Pasal 95).
Ø    PP Mengenai Pembentukan Lembaga Pengwsn KSP (Psl 100 ayat 3).
Ø    PP Mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Status Badan Hukum Kop. (Pasal 111)
Ø    PP Mengenai Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perlindungan kepada Kop. (Pasal 113 ayat 2)
Ø    PP Mengenai Jenis, Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif (Pasal 120 ayat 3).

Peraturan Menteri yaitu :
Ø    Permen Mengenai Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum. (Pasal 10 ayat 3).
Ø    Permen Mengenai Memperoleh Izin Usaha SP (Pasal 88 ayat 2).
Ø    Permen Mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat3).
Ø    Permen Mengenai Pengawas dan Pengurus KSP Harus Memenuhi Persyaratan Standar Kompetensi. (Pasal 92 ayat 2).
Ø    Permen Mengenai Pengawasan & Pemeriksaan Kop. (Pasal 99).
Ø    Permen Mengenai Penggabungan/ Peleburan Kop. (Pasal101 ayat 6).
Ø    Permen Mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP.(Pasal 122 ayat 4).


Sebab hal ini berkaitan dengan penyesuaian ditingkat operasionalisasi organisasi dan usaha Koperasi.




UU NOMOR 25/1992
UU NOMOR 17/2012


14 BAB 67 Pasal







Ø  Akta Pendirian Susunan Pengurus dicantumkan dalam AD
Ø  Pengesahan Akta Pendirian paling lambat 3 bulan (Pasal10 ayat 2)






Ø  AD sekurang-kurangnya memuat :
-          Daftar nama pendiri
-          Nama dan tempat kedudukan
-          Maksud dan tujuan dan bidang usaha
-          Keanggotaan
-          Rapat Anggota
-          Pengelolaan
-          Permodalan
-          SHU
-          Sanksi














































Ø  Perubahan AD Persetujuan Menteri (Pasal 12 ayat 2) : Penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha.


Ø  Sanksi Anggota tidak diatur



Ø  Perangkat Organisasi : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas (Pasal 21)

PENGAWAS
Pengawas Bertugas :
Ø  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolan Kop;
Ø  Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
























































PENGURUS
Pengurus Bertugas :
Ø  Mengelola Koperasi dan usahanya;
Ø  Mengajukan rancangan RK serta RAPBK;
Ø  Menyelenggarakan RA;
Ø  Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
Ø  Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib;
Ø  Memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.





















































































RAPAT ANGGOTA
Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bualn setelah tahun buku lampau (Pasal 26 ayat 2)


























MODAL KOPERASI
Ø  Modal Kopersi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman (Pasal 41 ayat 1)
Ø  Modal Sendiri Koperasi berasal dari :
-          Simpanan Pokok
-          Simpanan Wajib
-          Dana cadangan
-          Hibah








































SISA HASIL USAHA
-          Cadangan
-          Jasa Anggota transaksi usaha
-          Jasa Anggota simpanan
-          Dana Pengurus dan Pengawas
-          Karyawan
-          Dana Pendidikan
-          Dana Pembangunan Koperasi
-          Dana Sosial






















JENIS KOPERASI
Tidak diatur

















KOPERASI SIMPAN PINJAM
Tidak Diatur
































































PEMBUBARAN KOPERASI
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : (Pasal 46)
Ø  Keputusan Rapat Anggota
Ø  Keputusan Pemerintah


















PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Tidak diatur









SANKSI
Tidak diatur






27 BAB 126 Pasal
FOKUS :
Ø  Organisasi dan Manajemen
Ø  SDM dan Kelembagaan
Ø  Keanggotaan dan Permodalan
Ø  SHU
Ø  Masa berlaku.

Ø  Akta Pendirian Susunan Pengurus dan Pengawas dicantumkan dalam AD.
Ø  Pengesahan Akta Pendirian paling lambat 30 hari sejak permohonan diterima (Pasal 13 ayat 2).
Ø  Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi (Pasal 8 ayat 5).
Ø  AD sekurang2nya memuat (Pasal 16 a1)
-          Nama dan tempat kedudukan
-          Wilayah Keanggotaan
-          Tujuan, usaha dan jenis koperasi
-          Jangka waktu berdirinya koperasi
-          Modal Koperasi
-    Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas & Pengurus
-    Hak dan kewajiban Anggota, Pengawas dan Pengurus
-          Keanggotaan
-          Rapat Anggota
-          Selisih Hasil Usaha
-          Perubahan AD
-          Pembubaran
-          Sanksi
-          Tanggungan Anggota
Ø  Akta Pendirian Koperasi memuat AD dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi. (Pasal 10 ayat 1).
Ø  Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya : (Pasal 10 ayat 2)
-    Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
-    Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat

Ø  Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (Pasal 13 ayat 2).
Ø  Koperasi dilarang memakai nama yang :
-    Telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam sat Kab/Kota;
-    Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, dan/atau
-    Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari Ybs. (Pasal 17 ayat 1).
Ø  Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata “ Koperasi “ dan diakhiri dengan singkatan “ (Skd) “. (Pasal 17 ayat 2).
Ø  Kata “ Koperasi “ dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang2 ini. (Pasal 17 ayat 3)

Ø  Perubahan AD Persetujuan Menteri (Pasal 20 ayat 2) : Nama, Tempat Kedudukan, Wilayah keanggotaan, tujuan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdirinya kop.

Ø  Sanksi Koperasi terhadap anggota (Pasal 30 ayat 2) :
-          Teguran tertulis 2 kali
-          Pencabutan status keanggotaan
Ø  Perangkat Organisasi : Rapat Anggota Pengawas dan Pengurus (Pasal 31)


PENGAWAS
Pengawas Bertugas : (Pasal 50 ayat 1)
Ø  Mengusulkan calon Pengurus;
Ø  Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
Ø  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kop yg dilakukan oleh Pengurus; dan
Ø  Melaporkan hasil pengawasan kepada RA.

Pengawas Berwenang : Pasal 50 ayat 2)
Ø  Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dlm AD;
Ø  Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
Ø  Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja kop dari Pengurus;
Ø  Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yg ditetapkan dalam AD; dan
Ø  Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

PENGAWAS :
Ø  Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan kop (Pasal 51 ayat 1).
Ø  Pengawas bertanggungjawab atas pelaks tugasnya kepada RA (Pasal 51 ayat 2).
Ø  Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas daspat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melkukan jasa audit thd kop (Psal 52 ay 1).
Ø  Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RA dengan menyebutkan alasannya (Pasal 53 ayat 1).
Ø  Keputusan untuk memperhentikan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat ditetapkan setelah Ybs diberi kesempatan untuk membela diri dalam RA, kecuali Ybs menerima keputusn pembehentian tsb (Psal 53 ay 1).
Ø  Ketentuan mengenai tanggungjawab Pengawas atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kibat Undang-Undng hkum Pidna (Pasl 53 ay 3)
Ø  Ketentuan mengenai pengisian jabatan Pengawas yang kosong atau dalam hal Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap, diatur dalam AD (Pasal 54).

PENGURUS
Pengurus Bertugas : (Pasal 58 ayat 1)
Ø  Mengelola kop berdasarkan AD;
Ø  Mendorong dan memajukan usaha Angota;
Ø  Menyusun rancangan RK serta RAPBK untuk diajukan kepada RA;
Ø  Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada RA;
Ø  Menyusun rencana pendidikan, pelatihan dan komunikasi kop untuk diajukan RA;
Ø  Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
Ø  Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara intensif dan efisien;
Ø  Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Kop dan Risalah Rapat Anggota;

   PENGURUS
Ø  Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan kop sesuai dengan tanggungjawabnya dn keputus RA.
Ø  Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Angota maupn non-Angota (Psl 55,1).
Ø  Pengurus berwenang mewakili Kop di dlm maupun diluar pengadilan (Psl 58,ayt 2).
Ø  Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi (Pasal 60 ayat 1)
Ø  Pengurus bertanggungjawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Kop kepada RA (Pasal 30 ayat 2)
Ø  Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pasal 60 ayat 3).
Ø  Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Kop dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) anggota atas nama Koperasi (Pasal 60 ayat 4)
Ø  Ketentuan mengenai tanggungjawab  Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yg diatur dalam UU ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 26 ayat 2).
Ø  Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RA dengan menyebutkan alasannya (Pasal 64 ayat 1).
Ø  Keputusan untuk memberhentikan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah Ybs diberi kesempatan untuk membela diri dalam RA (Pasal 64 ayat 2).
Ø  Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam AD (Pasal 65).

PEMBERDAYAAN
PERAN PEMERINTAH
Ø  Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Kop agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. (Pasal 112 ayat 1)
Ø  Langkah yang ditempuh Pemerintah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk (Pasal 112 ayat 3) :
-    Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian Kop.
-    Bimbingan usaha Kop yg sesuai dg kepentingan ekonomi Anggota.
-    Memperkukuh permodalan dan pembiayaan Kop.
-    Bantuan pengembangan jaringan usaha Kop dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Kop dan badan usaha lain.
-    Bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Kop dgn tetap memperhatikan AD Kop.
-    Insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga2an.

RAPAT ANGGOTA
Ø  Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup (Pasal 36 ayat 2)
Ø  Laporan pertanggungjawaban tahunan wajib ditandatangani oleh semua Pengurus (Pasal 38 ayat 1)
Ø  Apabila salah seorang Pengurus tidak menandatangani laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus ybs harus menjelaskan alasannya secara tertulis (Pasal 38 ayat 2)
Ø  Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan RA dalam jangka waktu 5 bulan, Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk menyelenggarakan RA melalui undangan pemanggilan kedua. (Pasal 36 ayat 1)
Ø  Undangan pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RA diselenggarakan (Pasal 36 ayat 4).
Ø  Dalam hal  RA Luas Biasa kedua tidak tercapai, atas permohonan Pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (Pasal 43 ayat 5)
Ø  Penetapan Ketua Pengadilan mengenai pemberian izin merupakan penetapan instansi pertama & terakhir (Psal 44 ayt 4).

MODAL KOPERASI
Ø  Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal (Pasal 66 ayat 1)
Ø  Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Modal Koperasi berasal dari :
-          Hibah
-          Modal Penyertaan
-          Modal Pinjaman berasal dari (Anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank/lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta Pemerintah/Pemerintah Daerah
-          Sumber lain yang sah.
Ø  Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal Penyertaan.
Ø  Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat Ybs mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan (Pasal 67 ayat 1).
Ø  Setiap anggota Kop harus membeli Sertifikat Modal Koperasi (SMK) yagn jumlah minimumnya ditetapkan dalam AD (Pasal 68 ayat 1).
Ø  Koperasi harus menerbitkan SMK dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok (Pasal 68 ayat 2).
Ø  Pembelian SMK daslam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertn modal Anggota di Kop (Pasal 68 ayt 3).
Ø  Sertifikat Modal Kop tidak memiliki hak suara (Pasal 69 ayat 1).
Ø  Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual SMK yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Kop Ybs berdasarkan harga SMK yang ditentukan RA (Pasal 70 ayat 3).


SELISIH HASIL USAHA DAN CADANGAN
Mengacu pada ketentuan AD dan Keputusan RA, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk : (Pasal 78 ayat 1).
-          Anggota  sebanding transaksi usaha
-          Anggota sebanding SMK/Simpanan
-          Bonus Pengawas, Pengurus dan Karyawan
-          Dana Pembangunan dan kewajiban lainnya
-          Penggunaan lain yang ditetapkan dalam AD
(Pendidikan, Sosial dll)
Ø  Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Usaha yang berasal dari transaksi dengan Non Anggota (Usaha Non Simpan Pinjam) Pasal 78 ayat 2.
Ø  Surplus Hasil Usaha yang berasal dari Non Anggota dimaksd pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota (Pasal 78 ayat 3).
Ø  Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20 % dari nilai Sertifikat Modal Koperasi (Pasal 81 ayat 2).



JENIS KOPERASI
Jenis Koperasi yaitu (Pasal 83)
Ø  Koperasi Konsumsi (kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan Non Anggota)
Ø  Koperasi Produsen (kegiatan usaha pelayanan dibidang Pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan Non Anggota.
Ø  Koperasi Jasa (Kegiatan usaha pelayanan jasa Non Simpan Pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan Non Anggota
Ø  Koperasi SP (kegiatan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota).


KOPERASI SIMPAN PINJAM
Ø  KSP Kegiatan adalah (Pasal 89)
Menghimpun dana dari anggota
Memberikan pinjaman kepada Anggota; dan menempatkan dana pada KSP Sekundernya.
Ø  Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, KSP dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam (Pasal 89 ay 1)
Ø  Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar KSP, KSP dapat mendirikan atau menjadi Anggota KSP Sekunder (Pasal 91 ayat 1)
Ø  KSP Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan : (Pasal 91 ayat 2)
Simpan pinjam antar KSP yang menjadi anggotanya;
Manajemen risiko;
Konsultasi manajemen Usaha SP;
Diklat di bidasng Usaha SP;
Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
Pengadaan sarana usaha untuk anggota; dan/atau
Pemberian bimbingan dan konsultasi.
Ø  KSP Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan pinjaman kepada Anggota perorangan (Pasal 91 ayat 3).
Ø  Pengelolaan KSP dilakukan oleh Pengurus atau Pengelola Profesional berdasarkan standar Kompetensi (Pasal 92 ayat 1).
Ø  Pengawas dan Pengurus KSP harus memenuhi persyaratan standar kompetnsi yg dipatur Permen (Psl 92 ay 1).
Ø  KSP dan USP yang telah memberikan pinjaman kepada Non Anggota wajib mendaftarkan Non Anggota tersebut menjadi Anggota Kop paling lambat 3 bulan sejak berlakunya Undang2 ini (Pasal 123 ayat 1)
Ø  Pengawas dan Pengurus KSP dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus atau Pengelola KSP lainnya (Pasal 92 ayat 3)
Ø  KSP dilarang melakukan investasi usaha sektor riil (Pasal 93 ayat1)
Ø  KSP yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada Anggota (Pasal 93 ayat 6).
Ø  KSP wajib menjamin Simpanan Anggota (Pasal 94 ayat 1).
Ø  Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan KSP untuk menjamin Simpanan Anggota (Pasal 94 ayat 2)
Ø  Lembaga Penjamin KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota KSP (Pasal 94 ayat 3).
Ø  KSP yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan (Pasal 94 ayat 4).

PEMBUBARAN KOPERASI
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan ; (Pasal 102)
Ø  Keputusan Rapat Anggota
Ø  Jangka waktu berdirinya telah berakhir
Ø  Keputusan Pemerintah
Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam AD telah berakhir (Pasal 104 ayat 1)

Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir (Pasal 104 ayat 3).

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (Pasal 107)



PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Ø  Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Kop (Pasal 96 ayat 1)
Ø  Pengawasan  melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Koperasi (Pasal 97 ayat 1)
Ø  Pengawasan KSP dilakukan oleh Lembaga Pengawasan KSP (Pasal 100 ayat 1).

SANKSI ADMINISRATIF
Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif : (Pasal 120 ayat 1)
Ø  Kop yang tidak melaksanakan RAT 2 tahun buku terlampau.
Ø  Kop yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan.
Ø  Pengawas yang merangkap sebagai Pengurus.
Ø  Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
Ø  Pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan risalah Rapat Anggota.
Ø  Pengurus yang tidak terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.
Ø  KSP Sekunder yang memberikan pinjaman kepada Anggota Perseorangan.
Ø  Pengawas atau Pengurus KSP yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus atau Pengelola KSP.
Ø  KSP yang melakukan investasi usaha pada sektor riil
Sanksi administratif dapat berupa : (Pasal 120 ayat 2)
Ø  Teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 kali
Ø  Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas.
Ø  Pencaburan izin usaha
Ø  Pembubaran

Pada saat Undang-Undang ini mulai diberlakukan : (Pasal 121)
Ø  Koperasi wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini (Pasal 121 huruf b)

CATATAN PENTING
Ø  UU No.25/1992  sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi.
Ø  Kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Kop, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
Ø  UU Baru memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Kop sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Kop.
Ø  Dibidang keanggotaan ditegaskan bahwa keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan kop oleh Anggota.
Ø  UU ini Pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota KSP.
Ø  Ketentuan perangkat organisasi memuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, sedangkan Pengurus bertugas mengelola usaha kop.
Ø  Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan Pengurus bekerja secara profesional.
Ø  UU ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi Anggota, khususnya kontribusi anggota dalam memperkuat modal kop. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh anggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan SMK ini, namun kop tetap merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal.
Ø  Penguatan kelembagan dan usaha agar Kop menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi dan kemampuan ekonomi anggota.
Ø  Pembubaran kop menyatakan bahwa pembubaran kop dilakukan berdasarkan keputusan RA, jangka waktu berdirinya telah berakhir dan keputusan Menteri.
Ø  Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian AD dalam jangka waktu  diatas ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 121 huruf c).
Ø  Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau perubahan AD Koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini (Pasal 121 huruf d)

Koperasi yang mempunyai USP wajib mengubah USP menjadi KSP dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang ini disahkan. (Pasal 122 ayat 1)
KSP dan USP yang telah memberikan pinjaman kepada non Anggota wajib mendaftarkan non Anggota tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3 bukan sejak berlakunya Undang-Undang ini (Pasal 123 ayat 1)