dataaceh - Jakarta - Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian. Untuk itu, dibutuhkan tujuan yang jelas, nyata, dan realistis. Hal tersebut akan membuat investor mempunyai pegangan dasar untuk berinvestasi.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam "Business Forum: Go West Invest in Aceh" yang diselenggarakan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Hadir dalam diskusi itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia Budiman, para duta besar negara sahabat, serta Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan Aceh termasuk dalam wilayah program Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 2025 yang memproyeksikan Aceh sebagai koridor ekonomi Sumatera. Hal itu memberikan gambaran jelas tentang prospek investasi yang bisa dikembangkan di Aceh sehingga kalangan dunia usaha mulai mencari ancang-ancang untuk mengembangkan investasi di Aceh.

Menurutnya, ada empat kekuatan utama Aceh untuk dijadikan sebagai tujuan utama berinvestasi. Pertama, letak geografis Aceh yang sangat strategis di pintu Selat Malaka.

"Letak geografis ini sangat menguntungkan karena dekat dengan pasar-pasar potensial di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan juga Benua Australia," katanya.

Kedua, Aceh sendiri memiliki undang-undang (UU) dan peraturan khusus yang pro-investasi. Antara lain, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberi kewenangan kepada Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, Aceh memiliki kawasan pelabuhan bebas Sabang tempat kawasan ini menjadi pusat investasi ideal di masa depan. 

Keempat, Aceh memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar. Berbagai komoditas mudah sekali didapatkan di Aceh, seperti komoditas pertanian, sumber daya laut, dan sumber daya mineral.

"Dengan fasilitas semua itu, kami dengan penuh percaya diri menawarkan fasilitas dan kebijakan investasi terbaik kepada para investor untuk membuka usaha di Aceh," imbuhnya.

(Boyke P. Siregar)


dataaceh - Gayo adalah nama suku asli yang mendiami daerah ini. Mayoritas masyarakat Gayo berprofesi sebagai Petani Kopi. Varietas Arabika mendominasi jenis kopi yang dikembangkan oleh para petani Kopi Gayo. Produksi Kopi Arabika yang dihasilkan dari Tanah Gayo merupakan yang terbesar di Asia

Kopi Gayo (Gayo Coffee) merupakan salah satu komoditi unggulan yang berasal dari Dataran Tinggi Gayo. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kedua daerah yang berada di ketinggian 1200 m dpl tersebut memiliki perkebunan kopi terluas di Indonesia yaitu dengan luasan sekitar 81.000 hektar. Masing-masing 42.000 ha berada di Kabupaten Bener Meriah dan selebihnya 39.000 ha di Kabupaten Aceh Tengah.

Kopi yang saat ini sudah dikenal luas sebagai minuman dengan cita rasa khas dan dipercaya mempunyai manfaat besar bagi peminumnya, telah dikenal sejak abad-abad sebelum Masehi. Menurut sumber tertulis kopi berasal dari daerah jazirah Arab. Keterkaitan dunia Arab dengan kopi juga dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa istilah “kopi” berasal dari bahasa Arab, quahweh. Dari dunia Arab, istilah tadi diadopsi oleh negara-negara lainnya melalui perubahan lafal menjadi cafe (Perancis), caffe (Italia), kaffe (Jerman), koffie (Belanda), coffee (Inggris), dan coffea (Latin). Namun diantara pakar masih belum ada persesuaian pendapat tentang daerah asal kopi. Berbagai daerah telah diindentifikasikan sebagai daerah dan habitat asal tanaman kopi oleh pakar dari berbagai keahlian.

Linnaeus seorang botanikus dalam sebuah tulisannya yang terbit tahun 1753 berpendapat bahwa habitat kopi terletak diantara daerah subur Saudi Arabia yang disebut Arabia Felix, yang kemudian dikenal dengan nama Mekkah. Karenanya dia memberi nama tanaman tadi Coffea arabica. Akan tetapi di dalam tulisannya kemudian di tahun 1763 dia menyebutkan daerah asal kopi sebagai “Arabia” dan “Ethiopia”, meskipun dia lebih memberi titik tekan pada Arabia, dan hanya menyebutkan Ethiopia dalam kaitannya dengan Arabia.

Pendapat lain dari Lankester (1832) mengatakan bahwa Coffea arabica dibawa dari Persia ke Saudi Arabia. Sedangkan kajian historis yang dilakukan oleh Southard (1918 membawa pada kesimpulan bahwa pada abad XI bangsa Arablah yang membawa biji-bijian kopi dari suatu daerah di Ethiopia yang disebut Harar. De Condolle, sebagaimana dilaporkan oleh Fauchere (1927) berpendapat bahwa kopi merupakan tanaman liar yang tumbuh di Abyssiria, Ethiopia, Sudan, Mozambique dan Guinea.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, nampaknya sebagian besar para ahli mengidentifikasikan Ethiopia sebagai daerah asal Coffea arabica. Jenis kopi yang kemudian diketemukan di pegunungan Ruwenzeri (Uganda), sekitar 450-600 km di selatan habitat asal Coffea arabica, ternyata dari spesies yang meskipun dekat, akan tetapi berbeda.

Adapun penyebaran tumbuhan kopi ke Indonesia dibawa seorang berkebangsaan Belanda pada abad ke-17 yang mendapatkan biji Arabika mocca dari Arabia ke Batavia (Jakarta). Kopi arabika itu pertama-tama ditanam dan dikembangkan di sebuah tempat bagian timur Jatinegara, Jakarta yang menggunakan tanah partikelir Kesawung yang kini lebih dikenal Pondok Kopi. Penyebaran selanjutnya dari tanaman kopi tersebut sampai juga ke kawasan dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Dari masa kolonial Belanda hingga sekarang Kopi Gayo khususnya telah menjadi mata pencaharian pokok mayoritas masyarakat Gayo bahkan telah menjadi satu-satunya sentra tanaman kopi kualitas ekspor di daerah Aceh Tengah. Selain itu bukti arkeologis berupa sisa pabrik pengeringan kopi masa kolonial Belanda di Desa Wih Porak, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah telah memberikan kejelasan bahwa kopi di masa lalu pernah menjadi komoditas penting perekonomian di sana.

Kopi Gayo dalam kajian sejarah

‎Kehadiran kekuasaan Belanda di Tanah Gayo tahun 1904 serta merta diikuti pula dengan hadirnya pendatang-pendatang yang menetap di sini. Pada masa itu wilayah Aceh Tengah dijadikan onder afdeeling Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai ibukotanya. Di sisi lain kehadiran Belanda juga telah memberi penghidupan baru dengan membuka lahan perkebunan, salah satunya kebun kopi di Tanah Gayo (di ketinggian 1.000 - 1.700 m di atas permukaan laut). Kondisi ini berbeda dengan lokasi tanam di Sumatera Timur, kopi ditanam di areal bekas tanaman tembakau Deli yang kurang baik (Sinar, tt:316). Tanaman Tembakau Deli dikatakan kurang baik karena masa depan tembakau Deli waktu itu masih belum pasti.

Sebelum kopi hadir di dataran tinggi Gayo tanaman teh dan lada telah lebih dulu diperkenalkan di sana. Menurut ahli pertanian Belanda JH Heyl dalam bukunya berjudul “Pepercultuur in Atjeh” menerangkan asalnya tanaman lada dibawa dari Mandagaskar (Afrika Timur) dalam abad VII atau VIII ke tanah Aceh (Zainuddin, 1961:264). Sayangnya kedua tanaman itu kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah kolonial. Pada akhirnya Belanda kemudian memperkenalkan dan membuka perkebunan kopi pertama seluas 100 ha pada tahun 1918 di kawasan Belang Gele, yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Selain dibukanya lahan perkebunan, di tahun 1920 muncul kampung baru masyarakat Gayo di sekitar perkebunan kopi Belanda itu, dan pada tahun 1925-1930 mereka membuka sejarah baru dengan membuka kebun-kebun kopi rakyat. Pembukaan itu didasari oleh pengetahuan yang diperoleh petani karena bertetangga dengan perkebunan Belanda itu. Pada akhir tahun 1930 empat buah kampung telah berdiri di sekitar kebun Belanda di Belang Gele itu, yaitu Kampung Belang Gele, Atu Gajah, Paya Sawi, dan Pantan Peseng (Melalatoa, 2003:51).

Salah satu bukti kepurbakalaan yang berkaitan dengan komoditas kopi ini adalah temuan berupa sisa pabrik pengeringan kopi (biji kopi) di dekat Mesjid Baitul Makmur, Desa Wih Porak, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Bener Meriah (dulu Aceh Tengah), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Susilowati,2007). Secara astronomis terletak pada 040 36.640′ LU dan 0960 45.660′ BT (47 N 0251594 UTM 0510018). Bekas pabrik pengeringan kopi tersebut menempati lahan berukuran 110 m x 60 m, sebagian kini telah menjadi lahan Pesantren Terpadu Darul Uini. Pada lahan tersebut terdapat sisa bangunan berupa sisa pondasi, sisa tembok bangunan, bekas tempat kincir air, dan beberapa kolam tempat proses pengeringan kopi.

Tempat kincir air ditandai dengan 3 buah tembok berketebalan 15 cm, tinggi sekitar 2 m dan di bagian permukaan atasnya dijumpai masing-masing 2 buah baut besi yang diperkirakan sebagai tempat bertumpunya kincir angin. Di dekat bekas tempat kincir air tersebut dijumpai dua buah kolam tempat pemrosesan kopi, salah satunya berukuran panjang sekitar 2,65 m, lebar, 2,33 m dan tinggi sekitar 1,25 m. Pada bagian selatan terdapat saluran air yang menuju ke kolam di bagian selatan. Selain itu juga terdapat bekas tembok kolam pengering gabah kopi di bagian paling selatan setelah tembok saluran air. Pada bekas tembok kolam tersebut masih terdapat lubang saluran air di bagian utara. Setelah masa kemerdekaan pabrik tersebut pernah terlantar, selanjutnya sekitar tahun 1960-an hingga tahun 1979 pabrik tersebut pernah dikelola oleh PNP I, kemudian kepemilikannya berpindah ke PT Ala Silo dan terakhir lahannya kini dimiliki oleh Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Kab. Aceh Tengah.

Pada paruh kedua tahun 1950-an setelah lepas dari gangguan keamanan akibat pergolakan DI/TII yang menyebabkan keadaan ekonomi rakyat morat-marit, orang Gayo mulai berkebun kopi. Pada periode itu hutan-hutan dibabat untuk dijadikan kebun kopi. Pada tahun 1972 Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebagai penghasil kopi terbesar dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Luas areal kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 1972 adalah 19.962 ha.

Perkebunan kopi bagi warga Kabupaten Bener Meriah (pemekaran dari Kab. Aceh Tengah) dan Kabupaten Aceh Tengah merupakan urat nadi perekonomian yang paling menonjol, selain perdagangan sayur mayur seperti kol/kubis, wortel, cabai, dan cokelat. Sebagai komoditas ekspor, 27.953 keluarga di Aceh Tengah menggantungkan hidup mereka pada budi daya kopi dengan luas areal 46.392 ha, dan dengan rata-rata 720,7 kg/ha/tahun (BPS Kab. Aceh Tengah 2005:144-145). Konflik yang berkepanjangan menyebabkan sedikitnya 6.440 ha lahan kopi telantar dan 5.037 keluarga kehilangan lapangan kerja.

Setelah konflik mereda dan ditandatanganinya perjanjian damai RI-GAM pada akhir tahun 2005, para petani kopi kini mulai berani bercocok tanam di kebun kopi yang terletak jauh di lereng gunung, tidak sekedar menanam kopi di pekarangan rumah. Harga jual kopi pun -meski dipengaruhi harga kopi dunia- relatif stabil dan terus menguat karena jalur perdagangan antara Takengon - Bireun - Lhoksemauwe - Medan dapat dilalui kendaraan angkut tanpa resiko besar. Kini, aktivitas perkebunan kopi mulai bangkit kembali dan kini telah menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Kopi Gayo dalam kajian sejarah
Title : Kopi Gayo dalam kajian sejarah
Posted by : detik aceh
Date : Saturday, April 19, 2014
Labels : ACEHPEDIA, ATJEH

Dataaceh - BANDA ACEH - World Bank menyatakan akan terus membantu pembangunan Aceh melalui dukungannya kepada program-program nasional, meski secara resmi telah mengakhiri program Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA) atau Konsolidasi Pembangunan Damai di Aceh.
Hal itu disampaikan pada kegiatan penutupan Program CPDA di AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Kamis (17/4). Perwakilan World Bank Safriza Sofyan, mengatakan Aceh kini telah berada dalam suasana damai dengan ekonomi yang sedang berkembang, namun demikian masih banyak tantangan yang harus dihadapi Aceh.

“Kita merasa senang dengan kemajuan yang telah diraih Aceh saat ini. Setelah mengalami kehancuran akibat bencana tsunami Desember 2004 dan konflik selama 30 tahun yang berakhir dengan perjanjian perdamaian pada 15 Agustus 2005 silam. Sudah hampir sepuluh tahun sejak tsunami dan penandatanganan MoU Helsinki, Aceh telah berubah secara dramatis menjadi lebih baik,” katanya.

Menurutnya, sekarang adalah waktunya masyarakat Aceh mengambil alih kendali untuk melanjutkan program penguatan perdamaian maupun program lainnya yang dapat membangun Aceh lebih baik. “Ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari yang baru. Aceh telah dianggap masyarakat internasional sebagai kisah sukses dan model bagi negara-negara lain yang menderita bencana alam dan konflik,” ujarnya.

Sekedar diketahui, CPDA adalah program dari World Bank yang bertujuan memperkuat kelembagaan nasional dan lokal untuk mendukung konsolidasi perdamaian dan pembangunan di Aceh. Selain itu, CPDA ini juga lahir untuk menghadirkan satu sistem (perangkat) terkait kebutuhan-kebutuhan pascakonflik agar konflik di Aceh tidak kambuh kembali.

Program multidonor yang didanai Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan Australian AID/DFAT ini dimulai sejak Januari 2010 dan bermitra dengan sejumlah LSM lokal dan internasional. Program-program tersebut di antaranta program Analisis Belanja Publik melalui Pecapp, program Ranger Masyarakat, program Paralegal, program Pusat Penelitian berbasis perguruan tinggi, program penelitian dalam rencana menyusun RPJP an RPJM, serta program dengan pemerintah.(sr)

tribune


dataaceh - Penduduk dunia terus bertambah dan sumber daya alam terus dipakai untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ancaman perubahan iklim juga mempengaruhi kehidupan kita dan masa depan bumi. Bisnis kehutanan meskipun menguntungkan tapi juga sangat menghancurkan sumber daya alam kita. Dibutuhkan regulasi yang baik sehingga efek-efek buruk seperti bencana dapat dihindari. Selain itu, perilaku kehidupan kita juga sangat mempengaruhi tingkat deforestasi hutan yang pada akhirnya akan membawa bencana alam.

Setelah peristiwa tsunami pada 24 Desember 2004 yang lalu, Aceh mengalami proses gebrakan dalam bidang pembangunan. Semua infrastruktur diperbaiki hingga Aceh kembali hidup. Namun, proses pembangunan terlihat fokus pada pembangunan fisik saja tanpa memperdulikan keseimbangan ekosistem. Hingga kerusakan lingkungan kerap terjadi. Hal ini jika terus dibiarkan akan berdampak buruk pada kondisi alam Aceh hingga berakibat negative pula pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh.

Aceh merupakan sebuah daerah yang memiliki jumlah penduduk 4,6 juta jiwa dan memiliki kawasan yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA). Tapi kekayaan alam Aceh tidak sesuai dengan keadaan penduduk Aceh yang 19% dari total jumlah penduduknya dalam keadaan miskin (Sumber data: BPS). Padahal, Aceh punya potensi alam seperti hutan, tambang, ikan di laut dan terumbu karang serta aneka flora dan fauna lain yang dapat menjadi sumber penghidupan juga pendapatan bagi masyarakat Aceh jika dikelola dengan baik. Namun, sayangnya sebagian besar sumber daya alam di Aceh lebih banyak dimanfaatkan oleh investor asing dan masyarakat hanya menerima dampak buruk kerusakan lingkungan akibat dari pemanfaatan sumber potensi alam di kawasan mereka.

Saat ini Aceh juga sedang mengalami darurat ekologi. Kerusakan lingkungan yang dimulai dari kerusakan hutan terus terjadi. Tercatat dari luas daratan lebih dari 5 juta hektar, Aceh memiliki kawasan hutan seluas 3,5 juta hektar, namun deforestasi terjadi disebabkan pembukaan lahan untuk pembangunan jalan dan rumah, perkebunan, pertambangan dan penebangan liar menyebabkan bencana dan kerugian yang sangat besar. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dampak kerugian dari kerusakan hutan yaitu terjadinya banjir dan longsor yang menguras Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) menembus angka lebih dari 800 milyar. Kesalahan pengelolaan sumber daya alam juga telah menjadikan Aceh sebagai kawasan yang rawan bencana. Pembangunan Aceh yang selama ini hanya fokus pada pembangunan fisik saja dan mengesampingkan faktor kestabilan lingkungan. Padahal, faktor lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan Masyarakat Aceh.

Padahal, sejak 2008, hingga akhir tahun 2013, Aceh telah menerima lebih dari Rp 100 triliun, yang menempatkan daerah ini sebagai salah satu daerah terkaya dengan tingkat penerimaan perkapita ke lima tertinggi di Indonesia. Proses pelaksanaan pembangunan di Aceh mengalami kendala yang serius ketika tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sampai evaluasi. Banyak kasus pembangunan yang terungkap ke permukaan, meliputi kasus perencanaan yang tidak baik, penganggaran yang tidak sesuai hingga banyaknya kasus korupsi. Hal ini tentu menjadi suatu kegagalan internal Aceh dalam mengelola pembangunan.

Selain itu, persoalan serius lainnya muncul ketika pembangunan telah dijalankan. Kerusakan lingkungan terus terjadi akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Seperti pembangunan jalan Ladia Galaska yang melintasi Kawasan Ekosistem Gunung Leuser. Banyak kasus yang tidak bisa diungkapkan karena kekuatan perlindungan dan korupsi yang terjadi antar pihak yang terlibat. Bahkan AMDAL saja bisa dibuat dengan tidak benar. Fenomena ini harus sama-sama kita putuskan!

Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan dalam Pembangunan di Aceh

Pembangunan di Aceh sering menjadi proyek mengeruk keuntungan bagi sebagian orang. Padahal, berbagai peraturan tentang pembangunan telah diatur dengan baik oleh pemerintah Aceh dengan visi “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan undang-undang pemerintahan aceh sebagai wujud mou helsinki” dan memiliki misi : (1) memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. (2) menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat. (3) memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. (4) melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan. (5) mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

Namun, keadaan di lapangan berkata lain, pada penerapannya, banyak yang tidak berjalan dengan baik. Faktor yang sangat berpengaruh adalah tidak baiknya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan di Aceh. Terkait perencanaan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Pembangunan yang baik yaitu adanya keterlibatan dan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan seluruh stake holder sebagai pelaksana. Namun, realisasi dana otsus pada setiap kegiatan prioritas pembangunan justru menuai beragam masalah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga mengancam kesejahteraan.

Pemanfaatan dana otsus dalam pembangunan Aceh tidak memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Buktinya, masyarakat sampai saat ini masih dianggap menjadi beban bagi pemerintah. Masyarakat Aceh hanya pintar mengemis! Itu dibuktikan dengan kejadian demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang terdiri dari ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka dan datang dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Mereka mempertanyakan janji dan hak mereka untuk mendapatkan uang 1 juta/kk seperti yang dijanjikan. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh menjadi beban dan tidak mandiri. Pemerintah seharusnya memakai dana otsus untuk membangun perekonomian masyarakat Aceh dengan mengembangkan ekonomi kreatif yang bersifat berkelanjutan. Misalnya setiap desa dibekali ilmu kewirausahaan dan ekonomi kreatif untuk dapat mengolah potensi daerah masing-masing yang dapat dipasarkan. Aceh merupakan potensi yang sangat potensial jika dikembangkan. Sumber daya alam Aceh dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Aceh jika dikelola dengan baik. Tentu dibutuhkan peran dari pemerintah, stakeholder, akademisi dan masyarakat Aceh sendiri untuk sama-sama memikirkan pembangunan di Aceh yang berperspektif lingkungan dan berorientasi pada pengembangan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Aceh memiliki sumber dana yang sangat banyak untuk pembangunan. Namun sangat disayangkan ketika tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang mengiringi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada pembangunan selama ini. Harus ada pihak atau lembaga pemeriksa keuangan yang bekerja dengan baik untuk dilibatkan dalam setiap proses perencanaan, monitoring dan evaluasi proses pembangunan di Aceh. Pemerintah khususnya pihak Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi pembangunan dan perhubungan Aceh harus mengontrol dan bekerja dengan baik dan transparan hingga berbagai kasus korupsi dapat diatasi. Begitu juga dengan lembaga lain seperti BPKP, BPK, dan lembaga seperti Peucapp Aceh dan MaTA.

Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Kearifan Lokal
Pembangunan di Aceh sudah diiatur dalam peraturan pemerintah Aceh (UUPA dan Qanun), disebutkan bahwa pembangunan di Aceh akan dilaksanakan sesuai mengoptimalkan pelayanan publik, menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan melalui terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Disebutkan juga bahwa pembangunan terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui berbagai komitmen terhadap pemanfaatan tataruang dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan; pembangunan infrastruktur diseimbangkan antara RTRWA, RPJPA dan Dokumen lainnya secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dalam mengantisipasi dampak resiko bencana secara seimbang hingga terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memperbaiki mutu lingkungan dan meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Di Aceh, tata kelola hutan sebenarnya sudah diatur dengan baik kepada imum mukim dan wakil masyarakat lain dari mukim-mukim yang berbatasan dengan hutan. Tapi pada qanun RTRWA tahun 2013, hal tersebut dihilangkan., tidak ada kejelasan peran mukim dalam pengelolaan hutan Aceh. Bahkan tidak terteranya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam qanun RTRWA sebagai situs warisan dunia yang harus dilindungi mengindikasikan bahwa Pemerintah Aceh tidak mengindahkan visi misi pembangunan Aceh seperti yang telah dibuat sebelumnya. Ini sungguh sangat disayangkan! Berbagai peristiwa bencana yang telah terjadi tidak bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah aceh untuk belajar.

Aceh juga punya tantangan untuk mengembalikan kearifan lokal menjaga lingkungan, musyawarah dan mufakat serta rasa gotong royong yang mulai berkurang setelah tsunami. Saat ini massyarakat baru mau berbuat ketika mereka mendapat imbalan. Hal ini terjadi karena faktor pembiasaan yang diterapkan dalam sistem bantuan-bantuan yang datang untuk korban tsunami dan pasca tsunami di Aceh. Masyarakat Aceh telah terbiasa menerima uang atau upah untuk bekerja bahkan membangun desanya sendiri, misalnya dalam program menanam pohon. Masyarakat diberi upah yang lumayan besar untuk menanam pohon di rumahnya sendiri atau di tanah desa. Jika sekarang ada program dari komunitas lingkungan untuk pengembangan desa, maka masyarakat acuh tak acuh untuk bergabung dan ikut andil jika tak dikasih uang. Bahkan untuk menanam pohon di desanya sendiri untuk kemajuan dan penyelamatan dirinya sendiri, mereka tidak mau dan menganggap bahwa mereka hanya disuruh-suruh dan komunitas ini sebenarnya punya uang banyak yang tidak mereka bagikan, seperti contohnya NGO yang pernah masuk ke desa mereka dulu.

Tantangan Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Aceh terletak di kawasan geografis yang sangat menguntungkan, tapi juga dapat membawa bencana besar jika pengelolaannya tidak baik. Ketahanan pesisir dan penghijauan setelah peristiwa tsunami masih minim. Sedangkan sebagian besar penduduk Aceh bermatapencaharian sebagai nelayan. Kita harus melihat kembali rekonstruksi Aceh setelah tsunami, agar lebih menekankan pada prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Selamai ini Aceh sering mengalami bencana karena tidak seimbangnya porsi pembangunan fisik dan pembangunan hijau.

Pembangunan berwawasan lingkungan dapat diterapkan dengan perencanaan pembangunan yang matang. Hal ini harus sinergis dan disesuaikan dengan RTRWA, RPJPA serta keterlibatan semua pihak antara lain pemerintah, akademisi, dan stakeholder sebagai pelaksana pembangunan di Aceh. Selama ini, setiap pembangunan di Aceh fokus pada pembangunan fisik dan seringkali tidak mengedepankan kestabilan ekologi sebagai hal penting yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia.

Transparansi dan Akuntabel Diperlukan dalam Pelaksanaan Pembangunan
Proses pembangunan di Aceh belum bersifat terbuka (transparan) dan akuntabel dalam pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Banyak kekeliruan yang terjadi hingga akhirnya berdampak pada hasil pembangunan yang telah dijalankan. Pembangunan jalan dan drainase serta jaringan komunikasi sering terjadi tumpang tindih. Akhirnya masyarakat mengeluh karena seringnya macet atau mendapati badan jalan yang tidak rata dan banyak lubang karena sedang dalam proses pembangunan drainase atau jaringan telekomunikasi. Sebenarnya pembangunan tersebut bisa berjalan beriringan hingga bisa irit dana dan meminimalisasi permasalahan dan kekecewaan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Proses evaluasi pembangunan dan pelaporan keuangan juga seringkali tidak valid. Hal ini mengindikasikan adanya praktek korupsi dalam pelaksanaan pembangunan. Sangat disayangkan ketika Aceh memiliki dana otsus yang sangat tinggi namun pelaksanaan pembangunan di Aceh tidak berjalan secara adil dan merata.

Amdal yang Rancu dalam Proses Perizinan Pembangunan
Setiap pembangunan harus memiliki izin dan dianalisis melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga secara langsung akan terjadi perubahan lingkungan. Dengan demikian perlu pengaturan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta cara mengurangi dampak, supaya pembangunan-pembangunan berikutnya dapat tetap dilakukan. Selama ini pembangunan di Aceh tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Yang lebih parah lagi, AMDAL untuk pembangunan juga seringkali rancu dan data yang dihasilkan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Hal ini terjadi karena adanya keberpihakan pembuat amdal dengan pihak pelaksana pembangunan atau perusahaan. Setelah proses pembangunan selesai dan kemudian terjadi persoalan yang menyangkut keselamatan dan ancaman bagi masyarakat, terjadilah konflik antara masyarakat dengan pihak pelaksana pembangunan di Aceh.

Maraknya bencana di Aceh diharapkan menjadi acuan bagi kita untuk belajar memperbaiki kondisi Aceh yang merupakan rentan bencana. Kami berharap modul ini bisa menjadi konsep pembelajaran hingga bisa dituangkan dalam berbagai peraturan pemerintah dalam hal rekonstruksi hijau pasca tsunami. Pendekatan rekonstruksi dalam modul ini mengutamakan pendekatan proses rekonstruksi yang green concept untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.

Ainul Mardhiah
readersblog.mongabay
dataaceh - CALANG - Pembangunan kawasan pangan (food estate) seluas  30 hektar dengan menggunakan teknologi Kubota Riding Transplanter (menanam padi dengan mesin) yang dipusatkan di gampong Padang kabupaten Aceh Jaya, menjadi areal pilot project untuk tingkat Aceh. 

Program swasembawa pangan ini terlaksana atas kerjasama Pemkab Aceh Jaya, Pemerintah Aceh dan PT Puga Padi Gerbang Raja selaku investor.

“Program ini diharapkan berjalan mulus, sehingga tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas padi, tapi juga dapat mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sekda Aceh Drs Dermawan.

Sekda mengatakan, sektor pertanian dan tanaman pangan mendapat tempat khusus sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Aceh ke depan. Sektor ini menjadi penting, sebab ada sekitar 60 persen keluarga di Aceh yang menggantungkan hidupnya dari pertanian.

“Kita tidak boleh malas. Hilangkan kemalasan sebab negeri kita makmur, negeri kita Subur dan areal sawah membentang dengan luas, mari kita garap bersama. Saya terus menyeru tapi tanpa inisiatif dari masyarakat mustahil sector pertanian kita maju,” tegasnya.

Sekda Dermawan menuturkan, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggerakkan sektor pertanian. Misalnya, tambah Sekda, menggalakkan gerakan revitalisasi pertanian di Aceh melalui berbagai kegiatan, antara lain Gerakan Percepatan Tanam Padi  dan Pengendalian Hama Terpadu serta Penggunaan bibit unggul kualitas terbaik dan penanaman secara serentak di berbagai daerah.

“Juga ekstensifikasi dan Intensifikasi lahan pertanian serta mengundang investor untuk turut serta  menggerakkan sector pertanian,” pungkasnya.

Pemerintah Aceh, kata sekda, sangat mendukung langkah nyata Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan berharap menjadi stimulus bagi daerah lain di Aceh, bahkan di nusantara ini. Ia percaya,  jika semua upaya ini di optimalkan, maka langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian akan berjalan dengan baik.  

“Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan para kepala daerah jangan tinggal diam menyikapi kebutuhan sector pertanian ini. Semua potensi harus diberdayakan,  termasuk pemanfaatan lahan-lahan kosong agar sector pertanian terus berkembang dan mampu menjadi penopang pertumbuhan utama ekonomi Aceh,” kata Dermawan.

Dirjen Pengembangan Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Sumarjono Gatot Irianto mengemukakan, sasaran produksi padi tahun 2014 ditetapkan 76,6 juta ton GKG. Untuk mencapai sasaran produksi tersebut dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain, meningkatkan produktifitas dan perluasan areal tanam. 

“Strategi lainnya yaitu pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan mitigasi dampak perubahan iklim,” jelasnya.

Lebih lanjut Sumorjono mengatakan, Aceh sabagai salah satu sentra produksi padi di Sumatera, sangat diharapkan agar produksinya pada tahun 2014 meningkat dari tahun lalu, dan terus meningkat dari tahun ketahun.

"Program Food Estate di provinsi lain baru sekedar wacana, rencana, namun belum berjalan seperti yang diharapkan,"  terangnya. Diakuinya, food estate ini akan menjadi area pangan lokal Aceh yang bisa menjadi patokan nasional untuk kebutuhan produksi pasokan pangan lokal, khususnya area Aceh.

“Di gampong Padang Aceh Jaya ini adalah awal dari sebuah cerita dan harapan baru. Prospek dari program ini sungguh sangat bagus,” kata Dirjen. 

Dalam pengembangan Food estated, jelas Sumajono lagi, kendala utama yang dikeluhkan para investor adalah kejelasan status lahan (clear and clean) serta dukungan infrastruktur.

“Untuk itu Pemerintah Pusat sangat mendukung apabila pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah mampu menetapkan lahan/kawasan yang telah jelas statusnya,” ujarnya.

Sementara Bupati Aceh Jaya Ir Azhar Abdurrahman mengatakan bahwa saat ini Aceh Jaya masih tersisa potensi alam lahan sawah 26.768 Ha, dan diperlukan pengembangan di sector pertanian sehingga dapat menyahuti program swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

“Dalam upaya itu, kami bekerjasama dengan PT. Puga Pade Gerbang Raja sebagai pilot project food estate yang diharapkan menjadi cikal bakal sistim budidaya padi secara modern,” jelas Bupati.

Bupati Azhar Abdurrahman menambahkan, teknologi modern yang dilakukan dengan sistim kemitraan ini dapat memfungsikan lahan tidur menjadi area produktif.

“Kedepan, program ini dapat berkelanjutan dalam skala yang lebih luas serta dapat diterapkan pada masyarakat Aceh Jaya dengan pola sawah inti rakyat,” harapnya.

bisnisaceh

dataaceh - SALAH satu bentuk upaya yang sedang dilakukan adalah mensinergikan program kerjasama yang dibangun oleh pemerintah Aceh dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan beberapa negara ASEAN lainnya khusus di sektor pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan seperti kopi, al-pukat, pinang, coklat, kelapa maupun hasil produksi pertanian tanaman pangan seperti kentang dan sayur-mayur lainnya.

Dibukanya pelabuhan Krueng Geukeh Aceh Utara memberi peluang emas bagi masyarakat Aceh dalam memasarkan hasil produk pertanian ke manca negara. Pemerintah Aceh terus mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan peluang tersebut guna meningkatkan prekonomian masyarakat khususnya yang bergerak disektor pertanian dan perkebunan maupun investor lokal.

Untuk memenuhi kebutuhan dan mengisi bahan ekspor dan import di pelabuhan tersebut dan adanya MoU kerjasama dalam memanfaatkan angkutan jalur laut ini. Pemerintah Aceh terus mendorong pemerintah Kabupaten/kota di Aceh memanfaatkan peluang ini sesuai dengan potensi pertanian maupun perkebunan di masing-masing daerah.

Menindaklanjuti pemanfaatan peluang kerjasama tersebut pemerintah Aceh juga terus membenahi inprastruktur guna memudahkan akses menuju pelabuhan harapan masyarakat Aceh ini.

Bener Meriah manfaatkan peluang disektor pertanian dan hortikultura

Sesuai dengan potensi daerah pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berupaya meningkatkan prekonomian masyarakat setempat menuju sebuah kehidupan masyarakat yang  sejahtera dan madani sesuai dengan visi dan misi daerah setempat sebagaimana yang tertuang dalam RPJM lima tahunan dibawah kepemimpinan Ir. Ruslan AbdulGani,DiplSE dan Drs. Rusli M. Saleh.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Horticultura Ir. Rusman kepada LintasGayo.co, Kamis (17/04/14) menyebutkan dalam rangka memanfaatkan peluang yang dibangun oleh pemerintah Aceh dengan dibukanya jalur perdagangan antar negara tersebut. Bupati Bener Meriah Ir. Ruslan Abdulgani.Dipl.SE telah memberi sinyal kepada instansi terkait.

Khususnya dalam memanfaatkan pemasaran disektor hasil produk pertanian dan tanaman pangan serta horticultura. Untuk saat ini selain hasil perkebunan seperti kopi, coklat maupun alfukat Dinas pertanian, Tanaman Pangan dan Horticultura Bener Meriah sedang mendorong masyarakat khususnya dibeberapa wilayah kecamatan untuk mengembangkan Budidaya Kentang Granola disamping komoditi lainnya.

Bupati Bener Meriah melalui beberapa investor lokal telah menjalin kerjasama dan mengekspos potensi hasil pertanian di daerah ini dan pihak investor dari negara tetangga khususnya Malaysia telah melirik hasil produk pertanian di Bener Meriah yakni komoditi kentang.

Kentang (Solanum tuberosum L) merupakan salah satu komoditi unggulan sayuran. Usaha tani kentang mempunyai nilai komersil yang cukup tinggi hal ini dikarenakan harga yang tidak terlalu berfluktuasi, dilain sisi konsumen terus meningkat baik di indonesia maupun manca negara,  jelas Rusman.

Menyikapi kondisi tersebut Budidaya kentang terus berkembang pesat khususnya di Bener Meriah luas areal tanaman kentang saat ini 1.200 ha dengan provitas 20/ton/ha. Potensi lahan yang dapat dikembangkan seluas 7.975 ha dengan ketinggian rata-rata 1.200- 1.700 dpl. Lahan dimaksud tersebar di 6 wilayah kecamatan yakni di kecamatan Permata (2.567 ha), Mesidah (2.716 ha), Bener Kelifah (987 ha), Bandar (165 ha),Bukit (1.350 ha) dan Wih Pesam (190 ha) telah inklud pada  kawasan lahan kering dan basah, jelas Kadistan dan Horti Bener Meriah ini.

Dalam kesempatan tersebut Ir. Rusman menyebutkan bahwa dalam mesiapkan petani khususnya kentang dan horicultura pihaknya terus melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap petani baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan dilain sisi dalam menunjang budi daya kentang di daerah tersebut pemerintah juga telah membangun Balai Benih Budi Daya kentang guna mengatasi perbenihan ditingkat petani, katanya.

Disinggung tentang berapa biaya yang ideal dihabiskan petani dalam melakukan budidaya kentang per/ha, Ir. Rusman menyebutkan hal tersebut variatif sebab disesuaikan dengan harga komoditi maupun harga pupuk yang menunjang pertumbuhan tanaman kentang.

“Untuk saat ini, harga kentang Rp. 5.000/kg maka idealnya petani harus mengeluarkan biaya per/ha sebesar Rp. 57.685.000,- telah inklud biaya pengolahan dan upah kerja dengan hasil pruduk 20 ton x 5.000 Rp. 100.000.000, dikurangi biaya pruduksi maka penghasilan per satu kali musim tanam sebesar Rp. 42.315.000,- jelasnya sembari mengatakan bahwa untuk biaya pengolahan tahap penanaman kedua lebih rendah lagi, sebut Rusman. (Rahman)

Ir. Rusman Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Horticultura Bener Meriah
lintas gayo
dataaceh - BANDA ACEH - Aceh Cloud and Mobile Gaming Bootcamp 2014 di gelar di Banda Aceh, acara yang di motori oleh Komunitas Masyarakat Informasi dan Teknologi (MIT) Indonesia ini bekerja sama dengan Lembaga ICAIOS, Binus Internasional, Pemerintahan Kota Banda Aceh dan Internet Society yaitu Lembaga non profit berbasis di Switzerland yang mendanai kegiatan ini. Even itu digelar selama empat hari sejak tanggal 17 hingga 20 April 2014 dan ini mendapat sambutan antusias yang tinggi dari masyarakat.

Direktur Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Indonesia, Teuku Farhan, Jumat (18/4)  mengatakan, jumlah peserta yang mendaftar pelatihan  sebanyak 27 tim yang melebihi quota pelatihan  yang disediakan pihak panitia.  Saat Pembukaan acara yang bertempat di Aula Gedung Balai Kota Banda Aceh, Perwakilan dari Universitas Binus Internasional, T Aulia Gempana ikut hadir memberikan kejutan tentang pentingnay kreativitas para pelaku teknologi dan informasi di Aceh.

Teuku Farhan menyebutkan, ekonomi kreatif saja tidak cukup, melainkan ekonomi halal dan kreatif yang perlu dikembangkan di masa depan, sehingga peran alim ulama diperlukan untuk menjaga nilai-nilai Syariat Islam di Aceh. “Ada satu poin lagi yang perlu ditambahkan, yaitu ekonomi halal dan kreatif, sebagai pedoman ekonomi Aceh di masa depan,” ujar Teuku Farhan.

Menurut Farhan, pemusatan pelatihan yang dilaksanakan ini sejalan dengan visi kota Banda Aceh untuk menjadi Digital Madani City. Harapannya ke depan adalah masyarakat Banda Aceh tidak hanya bisa bermain game, melainkan dapat menciptakan game-game sendiri. MIT juga melakukan kontrak sosial dengan para peserta yang melakukan pelahitan tersebut agar ke depannya mau berbagi ilmu dengan peserta yang tidak lolos seleksi untuk mengikuti pelatihan, hal ini dimaksudkan agar ilmu-ilmu yang di dapatkan bisa disebarluaskan dan melahirkan technopreneur-technopreneur baru yang handal dan berbudaya.

 Pelaksana Harian Walikota M Nurdin mengatakan,  Pemko Banda Aceh sangat mendukung  pelatihan teknologi informasi tersebut. “Ketimbang mencoba membendung era digital, Pemko Banda Aceh memutuskan untuk menyambut era digital dengan penuh percaya diri,” ujar M Nurdin. Pada hari pertama, para peserta diajarkan mengenai berbagai macam jenis game, dan bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat sebuah game. Peserta juga di bimbing untuk membuat game flappy bird berdasarkan platform construct2. Sedangkan di hari ke dua sampai hari ke empat peserta di harapkan sudah mampu membuat ide dan mendevelope game sendiri yang memasukan nilai-nilai lokal yang ada di Aceh. (*) 

serambi
dataaceh - Jakarta - Keamanan memang menjadi faktor yang menentukan minat pengusaha dalam berinvestasi. Namun jika terlalu konservatif, akhirnya justru pengusaha sendiri yang rugi karena tidak bisa berkembang.

"Pengusaha itu pengecut, paling takut keamanan. Kita tidak berani tanpa tahu persis risiko yang dihadapi," tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di acara Aceh Business Forum, di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (15/4).

Sofjan mengemukakan hal itu ketika pengusaha ditawari untuk berinvestasi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut dia, pengusaha harus benar-benar mengetahui secara detil iklim investasi di lokasi tujuan mereka.

Di mata dan telinga pengusaha, Aceh masih merupakan lokasi yang jarang dijamah oleh investor. Penyebabnya adalah Aceh dianggap masih belum aman. Maklum, daerah ini pernah didera konflik yang cukup panjang.

"Saya termasuk orang yang begitu banyak bertemu dengan Pemda. Aceh yang paling banyak didengar, berita di Aceh itu banyak yang negatifnya," ujar Sofjan.

Sebenarnya, menurut Sofjan, Aceh memiliki potensi investasi yang sangat besar. Mulai dari sumber daya alam hingga pariwisata. Persoalannya adalah tidak ada upaya pemasaran yang masif sehingga persepsi pengusaha masih cenderung negatif.

"Banyak faktor positif yang sebenarnya bisa dijual tetapi kita lebih banyak dengar yang negatifnya," kata Sofjan.

Untuk menjaring lebih banyak lagi investor di Aceh, tambah Sofjan, pengusaha perlu bukti sebuah kisah sukses dari yang sudah pernah terjun menanamkan modal di provinsi terbarat di Indonesia ini. Bukan investasi yang hanya sementara, tetapi yang berkelanjutan.

"Ini kita perlu diberikan pengetahuan. Pemda perlu meyakinkan kita dengan success story langsung. Ini akan membuka yang lainnya untuk masuk," tegasnya.

Selain itu, Sofjan menyarankan pemerintah juga perlu memberikan insentif untuk merangsang minat pengusaha berinvestasi di Tanah Rencong. "Kalau perlu membawa beberapa insentif agar investasi di sana bisa sukses. Saya pikir tourism juga bagus di sana," imbuhnya. (detikfinance/q)


dataaceh - Sindonews.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong tumbuhnya wisata berbasis syariah di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar dalam acara The Aceh Business Forum, di Four Seasons Hotel, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

"Kalau bicara Aceh kita pasti bicara Islam. Tren di Aceh enggak perlu khawatir. Aceh menjadi diferensiasi untuk marketing wisata. Terutama wisata syariah," ujarnya.

Dia mengatakan, salah satu peluangnya adalah pembangunan hotel-hotel syariah di Aceh. Indonesia dikatakannya terlambat dalam hal ini, karena ketakutan tersendiri soal penerapan syariah Islam di berbagai peluang bisnis. 

"Hotel syariah jangan dibayangkan semuanya tidak boleh, ada step yang harus dilalui. Kita terlambat soal ini, karena adanya ketakutan-ketakutan. Padahal sangat terbuka untuk bisnis. Solo sudah punya tiga hotel syariah dan Bali punya satu," imbuh Sapta

Karenanya, dia menegaskan agar Aceh tidak perlu khawatir untuk menerapkan pariwisata berbasis syariah. Bahkan di Malaysia sudah terbentuk Dirjen Islamic Tourism, ada 200 hotel syariah dan restoran yang hanya menjual makanan berlabel halal.

"Wisata itu menyangkut aspek kehidupan. Jadi itu prospek wisata. Jangan takut wisata syariah Aceh best destination. Alamnya indah di Aceh, konektivitas itu supply and demand. Banyak orang yang datang, pesawat akan datang," pungkas dia.

(izz)


Jakarta - Pemerintah Aceh setuju hanya mengelola minyak dan gas bumi (migas) pada batas 12 mil dari garis pantai. Namun, mereka minta ikut dilibatkan dalam mengelola migas di wilayah 200 mil perairan Aceh.

"Tadi sudah ada kesepahaman kami. Kalau 12 mil itu kan sama dengan batas-batas laut provinsi lain. Kalau sampai 200 mil kan bukan surrounding (seperti diatur dalam MoU Helsinki) lagi. Tapi Aceh minta dilibatkan," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014).

Ia mengatakan, terdapat penafsiran yang berbeda antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat soal pengelolaan laut. Dalam MoU Helsinki poin 1.3.3 terkait Bidang Ekonomi, Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.

Pemerintah Aceh menafsirkan klausul "di Sekitar Aceh" adalah wilayah sejauh 200 mil dari garis pantai. Sedangkan bagi pemerintah sejauh 12 mil. "Kalau 200 mil jadi laut dalam dong. Bukan lagi di sekitarnya," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang pembahasan evaluasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh hingga 16 Juni2014 mendatang. Perpanjangan pembahasan qanun itu sambil membahas dua RPP, yaitu RPP Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Aceh dan RPP Kewenangan Pertanahan Pemerintah Aceh serta satu Rancangan Perpres tentang Badan Pertanahan di Provinsi Aceh.

Regulasi-regulasi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Bendera Aceh diundangkan sejak Maret 2013 lalu. Qanun itu mengatur, lambang dan bendera Aceh sama persis dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah pusat meminta pihak Aceh mengevaluasi regulasi tersebut karena dinilai bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007. [Kompas]


Data - JAKARTA -- Pengamat ekonomi syariah Adiwarman Karim menyatakan saat ini beberapa perbankan syariah mulai membiayai sektor yang dianggap berisiko. Ia mengatakan untuk sektor perkebunan, misalnya, perbankan syariah sudah membiayai transportasi dan penanaman.

Tak hanya itu, perbankan syariah juga telah membiayai pabrik pengolahan. Selain perkebunan, perbankan syariah juga telah masuk ke sektor pertanian. Ia mencontohkan, seperti pakan ternak, penggemukan sapi, dan peternakan ayam. Hanya saja memang skala pembiayaan masih sangat kecil. Karena, tutur dia, semua juga harus melihat skala modal bank syariah. 

Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat, Meitra N Sari menyampaikan perbankan syariah memang sudah seharusnya lebih banyak berperan dalam sektor pertanian. Akan tetapi untuk sektor pertambangan yang banyak di antaranya masih memiliki beban sosial dan lingkungan yang tinggi, bank syariah harus lebih berhati-hati. 

Ia mengingatkan industri yang berpotensi merusak tatanan sosial dan lingkungan hidup bisa dinilai sebagai industri yang tidak syariah. Untuk saat ini Bank Muamalat Indonesia belum terlalu besar dalam porsi pembiayaan ke sektor pertanian, terutama agroindustri. Ini terutama karena menghindari beban sosial dan lingkungan itu tadi. 

''Apa jadinya jika bank syariah turut membiayai usaha perkebunan yang membakar lahan dan merusak lingkungan?" tutur dia kepada ROL, Rabu (9/4).

Akan lain ceritanya, tutur dia, jika perusahaan perkebunan tersebut sudah memiliki semua syarat yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatannya green dan berkelanjutan. Selain itu tentunya mengantungi semua izin yang diperlukan.

Republika
data - REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura (HORTINDO) keberatan dengan pembatasan penanaman modal asing di sektor hortikultura sebesar 30 persen di sektor perbenihan. Salah satu alasannya, pihak asing masih dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi perbenihan dalam negeri. 

"Memang dari pemerintah sudah diberikan waktu selama empat tahun. tapi kami belum menemukan strategi yang pas untuk selanjutnya (dengan pembatasan modal asing)," ujar Ketua Umum Hortindo, Afrizal Gindow kepada ROL, Kamis (10/4).

Pengusaha benih menurut dia menginginkan investasi dibebaskan saja. hal ini berarti bertentangan dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Kalaupun keinginan ini tidak dipenuhi, setidaknya peraturan tersebut bisa berlaku surut. Pengusaha asing, terutama yang sudah mengembangkan investasi di Indonesia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan ini.

Untuk itu Hortindo meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan pembatasan modal asing di sektor perbenihan. Pembatasan ini dikhawatirkan juga mendorong impor benih unggul karena petani dan pengusaha dalam negeri belum mampu memproduksi benih unggul secara konsisten.